Begitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan keputusan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Jilid II mendadak beberapa menteri mengkritik keputusan tersebut. Ada yang menganggap bahwa istiqomahnya menteri dalam mengkritik adalah untuk menyembunyikan kegagalan para menteri tersebut.
Setelah beberapa kali membuat keputusan PSBB transisi DKI Jakarta akhirnya membuat keputusan untuk kembali menerapkan PSBB Ketat. Sebelumya pemerintah DKI memang sudah menerapkan kebijakan tersebut dan kebijakan tersebut belum pernah dicabut. Yang ada hanyalah pelonggaran.
Jumlah kasus covid terus meningkat dan ibu kota selalu menyumbang kasus tertinggi harian. Hal ini membuat ketersediaan fasilitas kesehatan untuk penanganan menjadi semakin terbatas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa haru lalu menyampaikan bahwa masalah kesehatan adalah yang utama baru kemudian ekonomi.
Baca juga: Tidak Istiqomah dan Akhirnya Mbolang ke Batu
Tapi entah mengapa ketika DKI memutuskan untuk penerapan kembali PSBB ketat menjadi bermasalah. Beberapa menteri mengkritik kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Airlangga Hartarto.
Airlangga bahkan menyalahkan Anis atas penurunan nilai IHSG. Dia menyebut bahwa penurunan itu karena keputusan yang dibuat oleh Anies.
Publik pun bertanya, bukankan Anies selama ini istiqomah dengan mengutamakan kesehatan masyarakat? Bukan keputusan yang dibuat sejalan dengan apa yang disampaikan presiden beberapa hari sebelumnya?
Baca juga: Istiqomah dalam Berpetualang Sampai Tua
Hal ini yang menimbulkan pertanyaan, dimanakah koordinasi jajaran kabinet dengan presiden? Bahkan ada yang beranggapan bahwa istiqomahnya menteri asal beda dengan Anies adalah untuk menutupi kelemahan kinerja mereka.
Melemahnya ekonomi misalnya. Hal tersebut dari awal dianggap karena kurang bagusnya kerja kementerian di bidang ekonomi. Lah, kebijakan PSBB hanyalah alasan yang digunakan untuk menutupi kelemahan.